Latest Posts

PKL Kembali Menjamur di Jembatan Siak IV Satpol PP Lakukan Penertiban, DPRD : Carikan Relokasi Yang Layak

Mon, 05 Oct 2026 19:16:37 +0700

PEKANBARU - Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang kembali menjamur di sepanjang Jembatan Siak IV, Pekanbaru, memicu langkah penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau. Keberadaan gerobak hingga kendaraan pembeli di bahu jalan pada sore hingga malam hari dinilai menyempitkan ruang gerak lalu lintas umum. Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta pemerintah tidak sekadar melakukan penggusuran tanpa memikirkan kelangsungan hidup para pedagang.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois menilai aktivitas niaga tersebut merupakan upaya nyata warga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ia menyebut urusan mencari rezeki adalah tanggung jawab para kepala keluarga yang harus dihargai oleh pemangku kebijakan.

"Setiap PKL itu harus kita apresiasi karena urusannya masalah perut. Mereka mencari nafkah dengan berniaga, itu bagian dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga," sebutnya kepada GoRiau.com, Senin (5/10/2026).

Keselamatan Pengguna Jalan Tetap Prioritas

Kendati memberikan empati kepada pedagang, Rois menekankan bahwa aktivitas berjualan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan hak pengguna fasilitas umum. Penggunaan trotoar serta badan jembatan sebagai area komersial berisiko tinggi memicu kecelakaan sekaligus kemacetan panjang.

Persoalan turunan lain yang menjadi catatan adalah tumpukan sampah sisa dagangan. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak estetika dan tata ruang Kota Pekanbaru pada malam hari.

Sebelumnya, aparat Satpol PP Riau telah menyisir dan menertibkan lapak liar di kawasan tersebut pada akhir bulan lalu, tepatnya (30/9/2026). Pemerintah menyatakan akan memperketat pengawasan melalui patroli rutin agar area vital jembatan tetap steril dari aktivitas perdagangan yang membahayakan.

Desak Sinergi Lintas Sektor dan Relokasi Layak

Guna mencari titik temu, DPRD mendorong sinergi erat antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dalam menata ulang keberadaan PKL. Langkah penertiban ini diharapkan bisa diterjemahkan sebagai upaya penataan kota, bukan larangan mutlak bagi warga kecil untuk mencari nafkah.

"Tujuannya bukan melarang orang berniaga, tetapi ditertibkan sehingga Pekanbaru menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang," terangnya.

Lebih lanjut, legislator ini meminta otoritas terkait memastikan ketersediaan lokasi pengganti yang memadai sebelum benar-benar memindahkan pedagang. Solusi relokasi harus mempertimbangkan akses pasar yang bisa mendukung perputaran roda ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Pemerintah juga harus berupaya sedemikian rupa sehingga tempat-tempat yang nantinya dipakai para pedagang yang berjualan di dekat jembatan itu benar-benar tempat yang layak," pungkasnya.

APBD Perubahan Rp3,26 Triliun Ditarget Realisasi Akhir Oktober, Drainase dan Jalan Jadi Prioritas

Wed, 14 Oct 2026 15:27:37 +0700

Pekanbaru- Kelanjutan perbaikan infrastruktur jalan rusak dan pembenahan drainase penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada proses evaluasi APBD Perubahan 2026. Anggaran Kota Pekanbaru yang telah disahkan sebesar Rp3,26 triliun tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.

DPRD Pekanbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran ini secara efektif, khususnya guna menyasar ratusan titik rawan banjir yang belum tersentuh perbaikan.

Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menegaskan bahwa penanganan saluran air harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, dampak pengerjaan drainase yang sudah berjalan terbukti memberikan hasil positif di beberapa wilayah, sehingga program ini tidak boleh terhenti di tengah jalan.

"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," kata Isa Lahamid, Rabu (14/10/2026).

Kelanjutan perbaikan infrastruktur jalan rusak dan pembenahan drainase penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada proses evaluasi APBD Perubahan 2026. Anggaran Kota Pekanbaru yang telah disahkan sebesar Rp3,26 triliun tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.

"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," kata Isa Lahamid, Rabu (14/10/2026).

Isa meminta dinas teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk mengawasi kondisi nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap saluran yang rusak atau tersumbat agar genangan air tidak terus berulang.

"Persoalan banjir di Pekanbaru bisa berkurang jika penanganannya serius. Ini harus dengan komitmen dan penanganan bersama, termasuk dukungan masyarakat," ujar Isa Lahamid.

Selain pembangunan fisik, pemeliharaan rutin dan pengawasan drainase dinilai wajib berjalan beriringan. Peran aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan serta membuang sampah pada tempatnya juga menjadi faktor pendukung keberhasilan penanggulangan banjir.

Di sisi lain, perbaikan akses jalan rusak di sejumlah koridor kota juga terus didorong agar diselesaikan berbarengan dengan pembenahan drainase. Langkah ini dinilai vital untuk mendukung kelancaran mobilitas serta perekonomian masyarakat Pekanbaru hingga penghujung tahun 2026.

Dengan rampungnya evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur Riau mendatang, alokasi dana pembangunan diharapkan dapat segera dicairkan untuk mengeksekusi program-program infrastruktur prioritas tersebut.

Minim Pencahayaan di Jalan Paus dan Simpang Bingung, Warga Terancam Kecelakaan dan Kriminalitas

Mon, 05 Oct 2026 14:47:57 +0700

PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari daerah pemilihan Rumbai, Zulkardi mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) segera merealisasikan pemasangan penerangan jalan umum (PJU). Sorotan tajam ini mencuat usai beredarnya video amatir yang memperlihatkan kondisi sejumlah ruas jalan di kawasan Rumbai tampak gelap gulita dan membahayakan pengendara.

"Kita minta Dinas Perhubungan turun ke sana dan memperhatikan lampu-lampu di lokasi pekerjaan yang dilakukan Pemkot Pekanbaru. Kita lihat hari ini di situ gelap," tegas Zulkardi kepada GoRiau.com, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, ketiadaan fasilitas penerangan di lokasi proyek jalan yang sedang maupun baru selesai dikerjakan sangat berisiko memakan korban. Ia mencontohkan beberapa akses vital masyarakat seperti kawasan Jalan Paus hingga rute menuju Simpang Bingung masih minim pencahayaan saat malam hari.

Anggaran PJU Rp2 Miliar Belum Tereksekusi

DPRD Kota Pekanbaru sejatinya sudah membahas dan menyetujui kucuran dana untuk pemasangan jaringan PJU di wilayah tersebut. Titik prioritas itu mencakup lintasan dari ujung Jalan Sudirman, masuk ke Jalan Yos Sudarso, hingga tembus ke Jalan Paus dan Simpang Bingung.

Namun, hingga memasuki pekan pertama bulan Oktober, pengerjaan fisik di lapangan belum kunjung terlihat membawa perubahan bagi warga.

"Anggarannya sudah ada. Ada yang Rp1 miliar, ada yang Rp2 miliar. Informasinya juga sudah ada tiang yang tinggal dieksekusi pemasangannya, tapi sampai hari ini belum terlaksana," urainya membeberkan lambatnya pergerakan instansi terkait.

Rawan Kriminalitas dan Kecelakaan Lalu Lintas

Lebih lanjut, Zulkardi turut menyinggung sebuah insiden yang sempat viral di media sosial terkait gangguan keamanan di kawasan depan Stadion Utama Riau dan Jalan Paus. Kondisi lingkungan yang minim penerangan dinilai menjadi faktor utama yang memperbesar kerawanan sosial di ruang publik.

Pemkot Pekanbaru dituntut tidak sekadar fokus memuluskan aspal infrastruktur jalan, melainkan harus memastikan seluruh kelengkapan fasilitas pendukung berfungsi dengan baik.

"Jangan sampai jalan sudah dikerjakan, tetapi penerangannya tidak ada. Kita minta ini segera ditindaklanjuti," pungkasnya.

Terkait desakan dari pihak legislatif ini, GoRiau.com telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru, Masykur Tarmizi. Kendati demikian, pesan yang dilayangkan masih belum mendapat balasan hingga berita ini diturunkan.

315 Aspirasi Warga Rumbai Belum Terakomodasi, Zulkardi Dorong Optimalisasi SILPA Rp250 Miliar

Mon, 05 Oct 2026 14:22:14 +0700

PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi menyoroti nasib 315 aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai kisaran Rp250 miliar untuk mengakomodasi kebutuhan dasar warga Rumbai.

Zulkardi menyampaikan hal tersebut dalam rapat Badan Anggaran DPRD Pekanbaru. Ia mengharapkan seluruh usulan masyarakat yang telah didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mendapat porsi pembahasan yang komprehensif, alih-alih sekadar memilih tiga usulan prioritas lewat mekanisme swakelola.

"Bagaimana dengan kurang lebih 315 aspirasi masyarakat yang sudah masuk SIPD dan telah kami himpun selama 2,5 tahun? Apakah usulan ini dapat ditinjau kembali sesuai skala prioritas?" sebutnya kepada GoRiau.com, Senin (5/10/2026).

Infrastruktur Jalan dan Kebutuhan Air Bersih

Selama menjemput aspirasi di 65 titik reses, warga di wilayah Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur dominan menyuarakan pembenahan fasilitas publik. Kebutuhan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur jalan, penanganan masalah banjir, hingga normalisasi drainase.

Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk segera dibenahi antara lain Jalan Gurindam 12, Jalan Sungai Umban, Jalan Sri Amanah, hingga akses menuju Kantor Camat Rumbai Barat. Selain itu, warga juga menantikan perluasan penerangan jalan umum (PJU) mulai dari kawasan Jembatan Siak IV, Jalan Yos Sudarso, hingga Simpang Bingung.

"Di balik setiap usulan, ada masyarakat yang menunggu jalan diperbaiki, ada warga yang menantikan persoalan banjir diselesaikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya," rincinya.

Zulkardi juga memberi penekanan pada penyediaan akses air bersih yang masih terbatas, terutama bagi warga Muara Fajar Timur dan Muara Fajar Barat. Minimnya jaringan air bersih membuat masyarakat setempat terpaksa merogoh kocek sekitar Rp5.000 per galon untuk memenuhi kebutuhan harian.

Harmonisasi Skala Prioritas Anggaran

Terkait pencatatan SILPA daerah yang cukup besar, Zulkardi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mengevaluasi tingkat serapan anggaran. Ia sangat memahami bahwa Pemkot Pekanbaru harus mematuhi berbagai regulasi keuangan dan menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Saya memahami bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat aturan yang harus dipatuhi. Namun kita perlu mengevaluasi bersama agar sisa anggaran ini bisa diselaraskan semaksimal mungkin dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan," terangnya.

Ia menyarankan agar Pemkot Pekanbaru dapat memberikan penjelasan yang transparan apabila ada usulan warga yang terpaksa ditunda pelaksanaannya tahun ini. Komunikasi publik ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui kendala teknis serta rencana tindak lanjut pemerintah ke depannya.

Sebagai bentuk komitmen pengawalan, Zulkardi telah menyerahkan bundel data hasil reses tersebut kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Dokumen administratif ini diharapkan tidak sekadar diterima, tetapi diverifikasi secara faktual sebagai bahan pertimbangan rencana kerja pemerintah.

"Kami datang untuk membawa suara mereka ke dalam ruang pengambilan keputusan, dengan harapan data ini diverifikasi dan menjadi acuan perencanaan pembangunan kota ke depan," pungkasnya.

Bangun Sistem Pencegahan, DPRD Pekanbaru Minta Sekolah Deteksi Dini Potensi Kekerasan Antarsiswa

Thu, 08 Oct 2026 14:01:27 +0700

PEKANBARU – Kasus kekerasan terhadap pelajar hingga berujung kematian menjadi perhatian anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Syafri Syarif. Ia mendorong seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas siswa untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying.

Syafri mengatakan salah satu langkah yang perlu dilakukan sekolah adalah memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang rawan terjadi kekerasan. Menurut dia, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga harus menjangkau area lain yang menjadi tempat siswa beraktivitas.

"Setiap sekolah, baik negeri ataupun swasta, kita sarankan memasang CCTV. Terutama di lapangan dan di dalam kelas, sehingga bisa memantau kegiatan anak-anak," kata Syafri kepada GoRiau.com, Kamis (8/10/2026) siang.

Menurutnya, pemasangan CCTV dapat menjadi salah satu instrumen pengawasan sekaligus membantu sekolah mengetahui secara cepat apabila terjadi tindakan kekerasan antarsiswa.

Syafri menilai sekolah swasta juga dapat mengalokasikan sebagian dana pembangunan yang dibayarkan orang tua siswa untuk mendukung fasilitas pengawasan tersebut.

"Kalau di swasta kan ada dana pembangunan. Setiap kita masuk sekolah swasta, ada dana pembangunan. Jadi saya anjurkan supaya bisa dipasang CCTV sehingga kegiatan anak-anak bisa dipantau," ujarnya.

Selain pengawasan melalui CCTV, Syafri meminta Dinas Pendidikan memanggil seluruh sekolah di Pekanbaru untuk memberikan penguatan mengenai pencegahan bullying. Edukasi tersebut, kata dia, perlu disampaikan secara rutin kepada seluruh siswa.

Ia menyarankan materi mengenai bahaya bullying disampaikan dalam kegiatan sekolah, misalnya saat upacara atau agenda rutin yang diikuti seluruh siswa.

"Kalau bisa panggil seluruh sekolah, kemudian diingatkan pihak sekolah untuk menyampaikan kepada setiap murid. Apakah melalui pengarahan setiap hari Senin atau setiap hari Jumat. Sampaikan bahwa inilah bahaya bullying," katanya.

Dirinya juga meminta siswa yang menjadi korban tidak takut untuk melapor. Menurut dia, keberanian korban maupun saksi untuk menyampaikan kejadian kepada guru menjadi bagian penting dalam memutus praktik perundungan di sekolah.

"Kalau ada anak-anak yang dibully sama kawan-kawannya, jangan takut mengadu kepada guru," tegasnya.

Dia mengingatkan guru dan pihak sekolah agar tidak menutup-nutupi apabila terjadi kekerasan terhadap siswa. Menurutnya, upaya menyelesaikan persoalan secara internal tanpa penanganan yang tepat justru berpotensi membuat kasus serupa berulang.

"Guru jangan coba-coba menutupi kejadian," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Syafri di tengah kembali mencuatnya persoalan dugaan bullying dan kekerasan terhadap pelajar, termasuk kasus yang pernah terjadi di Pekanbaru.

Salah satunya adalah kasus siswa berinisial MAF dari SDN 108 Pekanbaru. Orang tua MAF melaporkan dugaan bullying yang mereka kaitkan dengan kematian anaknya ke Polresta Pekanbaru pada November 2025. Keluarga saat itu menyatakan keberatan karena pihak sekolah disebut menyangkal adanya kekerasan.

Pada Januari 2026, kuasa hukum keluarga MAF juga mempersoalkan lambannya perkembangan laporan tersebut. Mereka menyebut belum adanya pemeriksaan saksi maupun perkembangan penyelidikan yang dianggap signifikan setelah sekitar 50 hari laporan dibuat. Kuasa hukum juga mengungkap dugaan adanya siswa lain yang mengalami kekerasan di sekolah tersebut.

Kasus lain terjadi pada Muhammad Fahri, pelajar berusia 17 tahun di Pekanbaru yang meninggal dunia pada 14 Juli 2026 setelah sebelumnya diduga terlibat perkelahian dengan pelajar lain.

Dalam laporan keluarga, Fahri mengalami kondisi kesehatan yang memburuk setelah kejadian. Pemeriksaan CT scan menunjukkan adanya perdarahan otak dan patah tulang leher. Keluarga kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polda Riau.

Polda Riau bahkan melakukan ekshumasi terhadap makam Fahri pada 6 Agustus 2026. Langkah itu dilakukan untuk memperoleh kepastian ilmiah mengenai penyebab kematian korban. Polisi menyatakan hasil autopsi akan dipadukan dengan keterangan saksi dan alat bukti lain dalam proses penyidikan.

Karena itu, Syafri menilai penguatan sistem pengawasan di sekolah harus dilakukan sebelum persoalan kekerasan berkembang menjadi perkara yang lebih serius.

Ia meminta sekolah tidak hanya bereaksi setelah terjadi kasus, tetapi membangun sistem pencegahan yang memungkinkan setiap potensi kekerasan terdeteksi sejak awal.

"Jangan sampai ada bullying. Kalau ada anak yang menjadi korban, jangan takut untuk mengadu. Guru juga jangan menutupi kasusnya," tutup Syafri.

Penyaluran Seragam Sekolah Gratis Terhambat, DPRD Pekanbaru Ingatkan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik

Fri, 23 Oct 2026 09:38:23 +0700

Halllokhabar.com, Pekanbaru - Janji Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mendistribusikan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada bulan Oktober ini menuai sorotan dari pihak legislatif.

Mengingat saat ini sudah memasuki pengujung bulan Oktober, realisasi program bantuan tersebut dinilai mengalami keterlambatan. Kondisi ini memicu desakan dari jajaran DPRD Kota Pekanbaru agar pihak dinas terkait segera mengambil langkah nyata penyaluran.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, secara tegas meminta agar Disdik menepati komitmen yang telah disepakati bersama sebelumnya.

"Sesuai janji Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan, seragam gratis ini sudah bisa diberikan pada Oktober. Sekarang sudah akhir Oktober, jadi kita minta agar seragam ini segera disalurkan," kata Tekad, Kamis 22 Oktober 2026.

Terkait kendala teknis kelengkapan stok, Tekad memberikan solusi agar proses pendistribusian tidak tertunda secara keseluruhan. Ia menyarankan agar seragam yang sudah rampung diproduksi dapat langsung dibagikan terlebih dahulu kepada para penerima.

"Kalau memang belum semuanya selesai, silakan yang sudah ada disalurkan dulu kepada masyarakat. Jadi, masyarakat bisa segera memperoleh manfaat dari bantuan seragam ini," jelasnya.

Sebagai informasi, paket bantuan seragam gratis dari Pemko Pekanbaru pada tahap ini mencakup tiga stel pakaian bagi setiap siswa baru, yang terdiri dari seragam nasional berupa pakaian merah putih untuk tingkat SD atau putih biru untuk SMP, pakaian pramuka, serta pakaian olahraga.

Ke depannya, pihak legislatif juga mendorong adanya perluasan jenis bantuan pakaian khas daerah agar dapat masuk ke dalam perencanaan penganggaran daerah.

"Untuk saat ini memang baru tiga stel seragam yang diberikan Pemko Pekanbaru kepada siswa baru. Namun, ke depannya kita berharap seragam Melayu dan batik juga bisa dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Tekad mengingatkan bahwa tenggat waktu yang telah ditetapkan merupakan komitmen bersama yang wajib ditepati oleh instansi pelaksana demi menjaga kepercayaan publik.

"Kita sudah deadline Oktober ini dan Dinas Pendidikan menyanggupi itu. Karena itu, kita minta komitmen tersebut segera direalisasikan," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Kembali Raih Penghargaan Nasional, Kali Ini Sabet Predikat Sangat Baik untuk Iklim Investasi

Wed, 14 Oct 2026 21:20:28 +0700

PEKANBARU --– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Pemko Pekanbaru mendapatkan predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penghargaan yang ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pelayanan perizinan dan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (14/10/2026), mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus membenahi birokrasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemko Pekanbaru. Kami terus berupaya memastikan iklim investasi di Pekanbaru semakin ramah, dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ujarnya.

Agung menjelaskan, Pemko Pekanbaru terus mendorong transformasi pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Sejumlah inovasi telah dijalankan, di antaranya melalui sistem digital SIP AMAN, Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini, serta layanan MPP Keliling. Berbagai layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi dan perizinan tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang panjang.

“Kami ingin pelayanan pemerintah semakin mudah dijangkau. Digitalisasi harus terus diperkuat, begitu juga dengan pelayanan jemput bola melalui MPP Mini dan MPP Keliling. Prinsipnya, masyarakat dan pelaku usaha harus mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membedakan latar belakang,” jelasnya.

Dia menambahkan, kemudahan pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Dengan proses yang lebih sederhana dan kepastian pelayanan, pelaku usaha diharapkan semakin terdorong untuk mengembangkan bisnis dan menanamkan modal di Pekanbaru.

Agung menyebutkan, upaya memperbaiki iklim investasi juga sejalan dengan capaian realisasi penanaman modal di Kota Pekanbaru. Pada semester I 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp7,35 triliun atau 156,02 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp6,12 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1,24 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memastikan investasi yang masuk dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

“Kami tentu ingin investasi yang masuk ke Pekanbaru terus meningkat. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana investasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan usaha lokal,” katanya.

Selain realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi Pekanbaru juga menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai sekitar 8 persen, kemudian berada di angka 7,39 persen pada triwulan II 2026.

Sementara itu, indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh 8,55 persen. Indikator ini menggambarkan perkembangan investasi pada aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi.

Agung menilai, capaian tersebut perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

Dia menegaskan, Pemko Pekanbaru akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelayanan perizinan semakin baik. Penghargaan tingkat nasional yang diraih tahun ini diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan kinerja sekaligus menghadirkan inovasi baru.

“Kami tidak ingin berhenti pada penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dan pelaku usaha benar-benar merasakan manfaat dari perbaikan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Kami akan terus berbenah agar Pekanbaru semakin terbuka bagi investasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Sudah Dibangun 32 Km, Pemko Pekanbaru Targetkan Perbaikan dan Pembangunan Jalan Rampung 60 Km Tahun Ini

Wed, 14 Oct 2026 18:44:35 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini, total jalan yang telah dibangun maupun diperbaiki mencapai 32 kilometer (km). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan pengerjaan jalan tersebut dapat mencapai 60 km hingga akhir 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sudah mencapai 32 km, pemerintah optimistis target 60 km dapat direalisasikan hingga akhir tahun.

”Sekarang sudah 32 km. Insya Allah kita targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Wako Agung, Senin (12/10/2026).

Agung menegaskan, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan harus tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Ia tidak ingin pengerjaan infrastruktur dilakukan asal-asalan, terlebih jika ditemukan jalan yang baru selesai diaspal tetapi sudah mengalami kerusakan.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar target panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki. Infrastruktur yang dikerjakan dengan baik diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

”Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan secara maksimal karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Agung tidak ingin ada pihak yang bekerja setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait memastikan program pembangunan berjalan optimal, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.

"Perbaikan dan pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi saya pesan kepada seluruh jajaran, jangan ada yang kerja tanggung. Harus maksimal," pesannya.

Kepada masyarakat, Agung meminta agar jalan yang sudah dibangun maupin diperbaiki agar dapat dirawat. Bahkan bila perlu diawasi bersama-sama tonase kendaraan yang melewati jalan. Bagi jalan yang belum diperbaiki, Wako memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan baik lewat media sosial, maupun secara langsung sudah ia masukan kedalam list.

"Seluruh aspirasi warga sudah kami list. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Semua akan dikerjakan," pungkasnya.

PSPS Pekanbaru Pemuncak Klasemen, Wako Agung: Energi Masyarakat Bawa Dampak Positif

Tue, 13 Oct 2026 15:01:51 +0700

PEKANBARU – Kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution menjadi momentum positif bagi kebangkitan Askar Bertuah. Total poin sementara yang berhasil dikumpulkan bertambah menjadi 12 poin.

Hasil tersebut mengantarkan PSPS memimpin klasemen sementara liga 2. Meski punya poin sama dengan Persikad Depok, yang berada di posisi kedua, PSPS Pekanbaru unggul dari selisih gol.

Momen ini menjadi sangat positif, sekaligus membangkitkan optimisme terhadap perjalanan tim kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru itu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kemenangan tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih PSPS bukan sekadar tambahan poin dalam persaingan kompetisi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru.

Agung menilai, dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan energi dan semangat kepada para pemain saat bertanding. Antusiasme suporter dan doa masyarakat diharapkan terus menjadi kekuatan bagi PSPS untuk menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

“Alhamdulillah di posisi puncak dengan 12 poin. Ini momentum positif bagi PSPS Pekanbaru. Ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Energi dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi perjuangan tim di lapangan,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).

Ia berharap, kemenangan atas PSMS Medan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemain dan jajaran tim untuk terus menjaga kekompakan, konsistensi, serta motivasi dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Apalagi, kemenangan 2-1 tersebut diraih melalui perjuangan hingga akhir pertandingan. Gol penentu kemenangan yang dicetak pemain pengganti menunjukkan pentingnya kontribusi seluruh pemain dalam membangun kekuatan tim.

Menurut Agung, capaian ini patut dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan antara tim, suporter, dan masyarakat. Dukungan yang terus mengalir diharapkan membuat PSPS semakin percaya diri menghadapi persaingan kompetisi.

Ia juga mengajak masyarakat Pekanbaru untuk terus memberikan dukungan positif kepada Askar Bertuah. Dengan semangat kebersamaan, PSPS diharapkan mampu mempertahankan performa dan melanjutkan hasil baik pada laga-laga selanjutnya.

“Harapan kita tentu PSPS terus konsisten dan bisa memberikan hasil terbaik. Mari sama-sama kita dukung tim kebanggaan Pekanbaru ini. Semoga momentum positif ini bisa terus berlanjut,” tutupnya.

Komitmen Berantas Habis Narkoba di Riau, Pemko Pekanbaru Dukung Penuh Langkah Tegas Irjen Arman

Tue, 13 Oct 2026 15:01:19 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Pemko siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) apabila terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Tidak hanya kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penindakan sekaligus mencegah peredaran narkoba semakin meluas di tengah masyarakat.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru siap memperkuat koordinasi dengan Polda Riau dan jajaran Polri untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan maksimal. Langkah tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera. Persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Agung, Senin (12/10/2026).

Dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba. Agung menyebutkan, Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti apabila menerima rekomendasi resmi dari kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Polda Riau untuk penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Kita tidak ingin tempat-tempat seperti itu justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.

Agung menilai, penindakan terhadap tempat yang terbukti menjadi bagian dari aktivitas peredaran narkoba merupakan salah satu langkah penting untuk memutus ruang gerak pelaku. Namun, upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tindakan yang diambil tepat sasaran.

Komitmen Pemko Pekanbaru tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang menyatakan akan memberantas narkoba hingga tuntas di wilayah Riau.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar razia di MP Club Pekanbaru pada Ahad (11/10/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 68 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan.

“Intinya, kami siap berjalan bersama Polri. Kita ingin Pekanbaru terbebas dari narkoba. Penindakan harus tegas agar memberikan efek jera, dan kita semua harus ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika,” tutupnya.

Agung Siap Besinergi Dengan Kapolda Baru, Dan ucapkan Terimakasih Ke Komjen Herry Heryawan Atas Dedikasi Dan Kinerja Selama Menjabat

Mon, 12 Oct 2026 00:17:09 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama ini.

Herry kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Agung menilai, kolaborasi yang terbangun selama kepemimpinan Herry Heryawan sebagai Kapolda Riau telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif. Hal itu mencakup upaya pencegahan aksi premanisme, kejahatan jalanan, hingga penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk menjaga Pekanbaru tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Tidak hanya dalam aspek keamanan, Agung juga menyebut Herry Heryawan sebagai salah satu pelopor gerakan kota bersih di Pekanbaru. Melalui program Green Policing, yang diadopsi Pemko menjadi Pekanbaru Lestari, kini dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Semangat dan gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan wajah ibu kota Provinsi Riau agar lebih tertata dan nyaman," tuturnya.

Tidak hanya itu, ada banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berhasil terlaksana di Pekanbaru berkat dorongan dan kolaborasi bersama Herry Heryawan.

"Banyak program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang berhasil dilaksanakan di Pekanbaru. Itu juga dukungan dari Bapak Herry. Kami manggilnya Pak Herrymen. Karena sudah akrab. Beliau sosok yang humble, gigih, dan pekerja keras. Makanya banyak program kami yang berhasil karena disokong beliau juga," imbuhnya.

Agung kemudian mengenang bagaimana ia dapat menata wajah Kota Pekanbaru, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama. Seperti penertiban tiang reklame, baliho dan spanduk yang dinilai mengganggu estetika serta membuat wajah kota terlihat semrawut.

Menurut Agung, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih rapi. Dan berkat dorongan Komjen Herry, semua itu bisa terwujud.

“Semangat untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman akan terus kami lanjutkan. Apa yang sudah dirintis dan menjadi legacy beliau tentu akan kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan demi kebaikan masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat. Ia berharap, kepemimpinan baru di Polda Riau dapat melanjutkan sekaligus memperkuat kerja sama yang selama ini telah terbangun bersama Pemko Pekanbaru.

Agung menegaskan, pemerintah kota siap membuka ruang kolaborasi dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Arman Achdiat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan ketertiban, serta mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini harus kita pertahankan, dan jika memungkinkan, kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga siap membersamai Kapolda Riau yang baru dalam mengimplementasikan program Kapolri, khususnya upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Agung, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan kota.

"Insha Allah kami siap berinsergi dengan Bapak Kapolda yang baru, Bapak Arman. Apa-apa program yang bisa kita jalankan bersama, akan kita maksimalkan, dan outputnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman dan sejahtera tentunya," pungkas Agung.

Pelalawan Dinilai Jadi Titik Strategis Riau, GM FKPPI Desak Pembangunan Kodim Segera Direalisasikan

Thu, 08 Oct 2026 11:14:37 +0700

PELALAWAN — Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) PC 0410, Antonius Ridaryono, mendesak percepatan pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, karena wilayah tersebut dinilai memiliki posisi geografis strategis di tengah provinsi dan dinilai ideal untuk memperkuat jangkauan pertahanan serta keamanan.

Desakan itu disampaikan Antonius dengan mempertimbangkan letak Pelalawan yang berada di jantung Provinsi Riau.

Dalam rencanannya, kata Antonius, Kodim akan di bangun Jln. Sultan Syarif Hasim RT 03 RW 04 Kelurahan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Menurut dia, posisi tersebut menjadikan Pelalawan sebagai titik yang strategis untuk mendukung pusat komando dan kendali pertahanan serta keamanan wilayah.

Antonius Ridaryono menilai keberadaan satuan kewilayahan tingkat Kodim di Pelalawan dapat meningkatkan efektivitas jangkauan hingga seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pertahanan, tetapi juga tugas pembantuan lainnya.

“Secara geografis, dan Pelalawan sangat strategis karena posisinya berada tepat di tengah Provinsi Riau. Pembangunan Kodim di sini bukan hanya soal infrastruktur militer, tetapi juga upaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan daerah agar lebih responsif dan merata,” ujar Antonius Ridaryono, Kamis (09/04/2026).

Menurut Antonius, pembangunan satuan militer di Pelalawan juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi daerah. Pandangan tersebut dikaitkan dengan tugas TNI yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga turut berperan dalam pembangunan nasional.

Bagi GM FKPPI PC 0410, percepatan pembangunan Kodim di Pelalawan merupakan aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Letak geografis yang dinilai strategis menjadi salah satu alasan utama agar rencana tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap aspirasi ini dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar rencana pembangunan Kodim di Pelalawan dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Riau umumnya,” kata Antonius.

Ia menegaskan, penguatan satuan kewilayahan di Pelalawan diharapkan mampu mendukung pemerataan sistem pertahanan dan keamanan di Provinsi Riau. Aspirasi tersebut sekaligus membawa harapan agar kebutuhan masyarakat dan kepentingan strategis daerah dapat berjalan beriringan.

Antonius kemudian menutup pernyataannya dengan moto “Bersama Rakyat, TNI Kuat.” Bagi GM FKPPI PC 0410, pembangunan Kodim di Pelalawan diharapkan menjadi bagian dari penguatan keamanan sekaligus mendukung stabilitas daerah dalam jangka panjang.

Napi Sering Kabur dari Lapas di Riau, Tapi Kanwil Tidak Pernah di Copot, Arisal Aziz: Kita Usulkan Copot Kakanwil Pemasyarakatan dan Kalapas Pasir Pangaraian

Wed, 07 Oct 2026 18:59:19 +0700

Jakarta - Arisal Aziz, Anggota Komisi XIII DPR RI menyampaikan rasa kecewanya karena di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas) di provinsi Riau Narapidana (Napi) telah berulang kali kabur. Ini menandakan lemahnya kinerja Kepala Kanwil Pemasyarakatan (Kakanwil) Riau, Rudy Fernando Sianturi.

Selain itu, menurut Ajo Sal, begitu anggota parlemen ini dipanggil, pelarian Napi terjadi juga karena kurangnya pengawasan dari Kakanwil Riau serta tidak adanya tindakan tegas dari Menteri Imipas terhadap Kakanwil Pemasyarakatan Riau yang dianggap lalai ini.

Menurut Arisal Aziz kepada awak media, Selasa (6/10/2026), baru beberapa bulan yang terjadi kasus Napi kabur. Pada Senin (5/10/2026) kembali Napi kabur atau melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian.

"Seringnya napi kabur di Riau merupakan tamparan keras bagi kami di Komisi XIII DPR RI," kata Ajo Sal.

Menurutnya, kejadian tersebut, dimana Napi melarikan diri, tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa, karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pemasyarakatan.

"Kejadian napi kabur di Rutan dan Lapas di Riau bukan pertama kalinya terjadi, di era kepemimpinan Rudy Fernando Sianturi menjadi Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau sudah dua kali narapidana yang kabur dari Lapas," katanya.

Menurut Arisal Aziz, dengan kejadian yang dianggap karena kelalaian ini Komisi XIII DPR RI mengusulkan kepada Menteri Imipas Agus Andrianto untuk segera mencopot Kepala Kanwil PAS Riau Rudy Fernando Sianturi dan Kepala Lapas Pasir Pangaraian Efendi Parlindungan Purba.

Arisal Aziz meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto segera mengambil keputusan tegas, agar kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan kembali pulih.

"Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada tindakan tegas. Bukan cuma Kalapas saja dicopot, tetapi juga yang mengawasi seluruh Lapas di Riau yakni Kakanwil PAS juga dicopot," kata Arisal Aziz.**

Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto terkait pelebaran 3 ruas jalan pekanbaru

Tue, 06 Oct 2026 18:41:26 +0700

PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan Agung menyusul adanya sejumlah pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemprov Riau di tiga ruas jalan utama di Kota Pekanbaru.

Agung menyebut, pelebaran jalan tersebut berada di kawasan Panam, Simpang SKA, serta ruas jalan di sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terimakasih, sekaligus apresiasi kepada gubernur yang sudah membangun perbaikan jalan dan pelebaran di Pekanbaru. Ada di Panam pelebaran, Simpang SKA, dan di dekat Masjid Agung,” ujar Agung, Selasa (6/10/2026).

Menurut Agung, pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Riau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting, terutama di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat dan berdasarkan skala prioritas.

Ia menilai, pembangunan dan pelebaran jalan di Pekanbaru merupakan salah satu bentuk prioritas pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita melihat di tengah kondisi fiskal Pemprov Riau, tetap memprioritaskan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya prioritas pembangunan jalan di Pekanbaru ini,” katanya.

Agung meyakini pelebaran pada tiga ruas jalan utama tersebut akan memberikan dampak yang cukup luas. Tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, tetapi juga diharapkan mampu membantu mengurai persoalan kemacetan di sejumlah titik.

Dengan bertambahnya kapasitas jalan, arus lalu lintas di kawasan tersebut diharapkan menjadi lebih lancar. Terlebih, ruas-ruas jalan yang mendapat perhatian merupakan jalur yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi.

“Kami meyakini dengan pelebaran jalan di tiga ruas jalan utama di Pekanbaru ini, dampaknya akan sangat luas. Terutama terhadap kenyamanan masyarakat dan kita harapkan juga dapat mengurai kemacetan,” ujar Agung.

Agung pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau, khususnya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Susun Pleidoi 1.146 Halaman, Ini Daftar Lengkap Nama Kuasa Hukum yang Membela Abdul Wahid

Mon, 20 Jul 2026 14:48:31 +0700

HALLOKHABAR.COM, PEKANBARU – Tim penasihat hukum Abdul Wahid menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi perkara dugaan tindak pidana korupsi yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Sebagai bagian dari pembelaan, tim kuasa hukum menyusun nota pembelaan (pleidoi) setebal 1.146 halaman, yang menjadi dasar argumentasi hukum untuk membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pleidoi tersebut disusun setelah rangkaian persidangan menghadirkan saksi-saksi, ahli, serta pemeriksaan terdakwa selesai dilaksanakan. Dokumen itu memuat analisis terhadap alat bukti, keterangan para saksi, pendapat ahli, hingga argumentasi hukum yang menurut tim penasihat hukum menunjukkan bahwa dakwaan terhadap Abdul Wahid tidak terbukti.

Di balik penyusunan dokumen setebal ribuan halaman itu, terdapat tim kuasa hukum yang mendampingi Abdul Wahid sejak awal proses perkara.

Tim tersebut dipimpin oleh S. Kemal Zulfi, S.H., M.H., bersama Zulkarnaen, S.H.,Rico Feb Putra, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Muhammad Shahab, S.H., Mhd. Nova Abu Bakar, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Miftahurrahmah, S.H., Akhirza, S.H., M.H., Bama Ladsega, S.H., Fahmi Muhamad, S.H., Suhendri Perdana, S.H., Belvia Zulti, S.H., dan Iqbal Tamimi, S.H., M.H.

Selain pleidoi yang disusun tim penasihat hukum, Abdul Wahid juga menyampaikan pleidoi pribadi yang berisi pandangan dan pembelaannya secara langsung di hadapan Majelis Hakim.

Dalam pleidoi pribadinya, ia membantah seluruh dakwaan JPU dan memohon agar majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan karena merasa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Hingga berita ini diterbitkan, tim kuasa hukum secara bergantian masih membacakan pledoi di hadapan majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama. ***RDH/HK

Abdul Wahid: Ini Bukan Sekadar Perkara Hukum, Tapi Peristiwa Politik Bernuansa Hukum

Mon, 20 Jul 2026 13:10:25 +0700

HALLOKHABR.COM, PEKANBARU – Suasana sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) Abdul Wahid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru berlangsung penuh emosi.

Di hadapan Majelis Hakim, Gubernur Riau nonaktif itu berkali-kali mengucapkan sumpah "Demi Allah saya tidak pernah" saat membantah satu per satu tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU), mulai dari dugaan meminta komitmen fee, mengancam bawahannya, menerima gratifikasi, hingga memerintahkan orang lain mencari uang atas namanya.

Sepanjang pleidoi setebal 17 halaman itu, kalimat "Demi Allah" berulang kali diucapkan Abdul Wahid sebagai penegasan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Ia menyebut tuduhan yang diarahkan kepadanya telah menghancurkan nama baik, harkat, dan martabatnya.

Salah satu bantahan pertama disampaikan terkait tuduhan bahwa dirinya mengancam para Kepala UPT dalam rapat di kediamannya pada 7 April 2025.

Abdul Wahid menegaskan tidak pernah mengucapkan kalimat yang disebut jaksa sebagai bentuk ancaman agar seluruh Kepala UPT mengikuti perintah Kepala Dinas.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak pernah mengatakan kata-kata tersebut," tegas Abdul Wahid dalam pleidoinya.

Ia juga membantah tuduhan telah memerintahkan seluruh peserta rapat mengumpulkan telepon genggam agar tidak ada dokumentasi kegiatan. Menurutnya, peristiwa itu tidak pernah terjadi.

Bantahan serupa kembali disampaikan saat menyinggung rapat di Bappeda pada 26 Mei 2025. Abdul Wahid menegaskan dirinya tidak pernah mengucapkan kalimat yang memerintahkan seluruh jajaran berada dalam "satu komando" disertai ancaman evaluasi bagi yang tidak patuh.

Tak hanya itu, Abdul Wahid juga membantah tuduhan bahwa dirinya memerintahkan Dani M. Nursalam meminta uang kepada para Kepala UPT maupun M. Arief Setiawan.

"Demi Allah saya tidak pernah melakukan itu. Semua yang disampaikan Dani M. Nursalam adalah kebohongan belaka tanpa disertai alat bukti apa pun," ujar Abdul Wahid dalam nota pembelaannya.

Bahkan, ia secara tegas menyatakan tidak pernah meminta, menerima, maupun mengetahui uang yang disebut-sebut dikumpulkan dari para Kepala UPT. Ia juga membantah pernah menerima uang Rp1 miliar maupun Rp450 juta sebagaimana didakwakan JPU.

Pada bagian lain pleidoinya, Abdul Wahid turut membantah tuduhan bahwa dirinya memerintahkan mantan ajudannya menyerahkan uang Rp200 juta kepada Pangdam.

Menurutnya, justru setelah mengetahui adanya penyerahan uang tersebut, ia langsung memarahi dan memberhentikan ajudannya serta meminta diterbitkan Surat Edaran larangan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Melalui pleidoi itu, Abdul Wahid meminta Majelis Hakim menilai perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan tuduhan dalam dakwaan. Ia memohon agar dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dibebaskan dari seluruh dakwaan, serta dipulihkan nama baik dan hak-haknya.***RDH/HK

Operasi Tangkap Tangan Atau Operasi Tangkap Kacung ??? Bandar Narkoba Masih Berkeliaran Di Lipatkain

Wed, 24 Jun 2026 13:15:15 +0700

Hallokhabar.com, KAMPAR, RIAU – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kenegerian Lipat Kain, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain menilai penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum belum maksimal dan dinilai tidak menyentuh akar permasalahan.

Hanya Pemakai yang Jadi Tumbal, Forum Pemuda Desak Polres Kampar Tangkap Otak Kejahatan

Ketua Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, Angki Mei Putra SH, Rabu (24/06/2026), menegaskan keprihatinannya terkait pola penindakan yang selama ini terjadi. Menurutnya, operasi yang dilakukan seringkali hanya menyasar para pemakai, sementara para bandar atau pengedar utama justru masih leluasa beraktivitas.

Narkoba Merajalela di Lipat Kain: Apakah Jaringan Ini Benar-benar 'Dipelihara'?

Seperti pengungkapan dari Tim Resnarkoba Polres Kampar pada Selasa malam (23/06) di Lipat Kain Kampar Kiri, yang terjadi justru ironis: pengedar 'kabur' dan yang dapat diamankan hanya pemakai. Padahal menurut kronologis singkat dari warga, mereka sama-sama tengah mengkonsumsi sabu.

"Kita tantang Polres Kampar untuk menangkap bandar, jangan selalu pemakai yang menjadi tumbal penangkapan... sedangkan bandar-bandar tetap berkeliaran... atau jangan-jangan permainan ini memang dipelihara?" ujar Angki kepada awak media.

Misteri Bandar yang Tak Tersentuh: Sepadankah Kinerja Sat Narkoba Polres Kampar?

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas kinerja Satuan Narkoba Polres Kampar dalam memberantas jaringan obat terlarang di daerah tersebut.

"Sebegitu sulitkah Polres Kampar Sat Narkoba menangkap bandar-bandar narkoba di Lipat Kain?" tanyanya dengan nada menantang.

Cuma Bisa Tangkap yang Kecil, Siapa Pelindung Pengedar Besar di Lipat Kain?

Angki juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba. Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan peran aktif semua pihak.

"Sudah lah, mari kita jaga sama-sama Kenegerian ini. Kita berharap semua pihak mendukung pemberantasan narkoba di Kenegerian ini," imbuhnya.

Tantangan Keras untuk Kapolres Kampar: Berhenti Main Aman, Tangkap Bandar Sekarang!

Kinerja Sat Narkoba Dipertanyakan: Sebegitu Sulitkah Memutus Mata Rantai Narkoba?

Menurut Forum Pemuda, pola penindakan yang selama ini terjadi terlihat tidak seimbang dan terkesan hanya main mata.

Pengedar Kabur, Pemakai yang Ditangkap: Pola Penindakan di Lipat Kain Dinilai Tak Adil

Fakta di lapangan menunjukkan seringkali yang tertangkap justru pihak yang lemah, sementara dalang di belakang tetap bebas berkeliaran.

Hanya Gerigi yang Dipatahkan, Kepala Naga Harus Dipenggal!

Masyarakat menuntut tindakan tegas yang tidak hanya menyentuh lapisan bawah, tapi benar-benar memutus mata rantai dari hulu ke hilir.

Keprihatinan Mendalam: Penanganan Narkoba di Kenegerian Lipat Kain Dinilai Tak Maksimal

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas karena penanganan yang tidak tuntas akan membuat masalah ini terus berulang.

Malu! Bandar Narkoba Bebas Bergerak, Pemakai Jadi Sasaran Empuk di Kampar Kiri

Sangat disayangkan jika aparat hanya mampu menangkap mereka yang sedang memakai, sementara pengedar utama justru lolos begitu saja.

Jangan Rusak Kampung Sendiri! Peringatan Keras bagi Bandar yang Merusak Generasi Muda

Dengan nada tegas, Angki juga memberikan pesan peringatan bagi para pelaku agar tidak terus-menerus merusak masa depan daerah dan anak bangsa.

"Kita ingatkan kepada bandar-bandar... jangan rusak kampung kita... jangan rusak generasi-generasi kita," tegasnya.

Kapan Bandar Narkoba Lipat Kain Dijebloskan ke Bui? Masyarakat Sudah Tak Sabar

Rakyat kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar operasi yang hasilnya hanya untuk konsumsi media semata.

Hukum Seolah Berpihak: Pengedar Utama Leluasa, Korban Kecil yang Dihukum

Ketimpangan ini memunculkan persepsi di masyarakat bahwa hukum tampak berat sebelah dan tidak menyelesaikan masalah akar.

Berkali-kali Pengedar Kabur, Polres Kampar Diminta Evaluasi Total Kinerja Sat Narkoba

Sebagai bentuk aspirasi, Angki juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan ini agar mendapat perhatian serius dari pimpinan, khususnya Kapolres Kampar, demi terciptanya tindakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Kampar belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tudingan tajam yang disampaikan oleh Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain tersebut.***Edh/hk

Kolaborasi Menjadi Aksi, HUT Pekanbaru Ke-242 : Ekonomi Tumbuh 7,91 Persen, PAD Tembus 1,2 Triliun

Tue, 23 Jun 2026 13:03:40 +0700

Hallokhabar.com, PEKANBARU – Kota Pekanbaru genap berusia 242 tahun pada 23 Juni 2026 dengan mengusung tema “Berkolaborasi Menjadi Aksi” dan tagline “Pekanbaru KolaborAksi”.

Momentum Hari Jadi ke-242 ini menjadi penegasan arah pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius yang dalam sekitar satu tahun empat bulan terakhir mulai menunjukkan capaian nyata, mulai dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,91 persen, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp1,2 triliun, hingga berbagai program pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Selama lebih dari dua abad perjalanan sejarahnya, Pekanbaru telah berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Riau. Kota ini tidak lagi sekadar menjadi ibu kota provinsi, tetapi juga menjadi barometer pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah Sumatera bagian tengah.

Pada usia ke-242 tahun, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menjadikan peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni tahunan. Perayaan diarahkan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong pembangunan yang lebih konkret dan berdampak langsung.

Tema “Berkolaborasi Menjadi Aksi” menjadi pesan utama bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, akademisi, komunitas, tokoh masyarakat, hingga warga harus terlibat dalam proses pembangunan agar hasilnya benar-benar dirasakan secara luas.

Dalam konteks tersebut, sejumlah indikator pembangunan mulai menunjukkan tren positif. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai sekitar 7,91 persen.

Angka tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan ini didorong oleh menguatnya konsumsi masyarakat, meningkatnya investasi, serta tumbuhnya aktivitas usaha di berbagai sektor.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sinyal bahwa roda perekonomian kota bergerak lebih cepat dibandingkan banyak daerah lainnya. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain pertumbuhan ekonomi, capaian penting lainnya terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri karena berhasil meningkatkan PAD dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Peningkatan tersebut dicapai melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pelayanan publik, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Langkah ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan mulai menghasilkan dampak nyata terhadap kemampuan fiskal daerah.

Kenaikan PAD memiliki arti strategis karena semakin besar pendapatan daerah, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, realisasi sejumlah janji politik juga mulai terlihat. Salah satu yang paling dirasakan masyarakat adalah kebijakan penurunan tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.

Melalui kebijakan tersebut, tarif parkir kendaraan roda dua ditetapkan menjadi Rp1.000 dan kendaraan roda empat Rp2.000 untuk sekali parkir. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus upaya menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib.

Sektor infrastruktur juga menjadi fokus utama pembangunan. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan perbaikan jalan rusak, pembangunan jalan mantap, penataan drainase, serta penanganan banjir yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik perkotaan.

Pemeliharaan jalan lingkungan telah dilaksanakan sepanjang 7.000 meter. Program tersebut disertai pembersihan lingkungan dan saluran drainase di seluruh 15 kecamatan.

Langkah tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas kawasan permukiman, tetapi juga menjadi strategi untuk meminimalisir potensi banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat.

Meski demikian, tantangan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pertumbuhan kota yang cepat menuntut pembangunan yang lebih agresif dan berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara optimal.

Persoalan sampah juga menjadi perhatian serius pemerintah kota. Selama bertahun-tahun, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu yang paling sering dikeluhkan masyarakat.

Sebagai solusi, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di seluruh kelurahan. Lembaga ini bertugas mengangkut sampah rumah tangga setiap hari untuk mencegah penumpukan di lingkungan warga.

Selain itu, gerakan memilah sampah dari sumber terus digencarkan melalui program Green City.

Pemerintah melibatkan ASN dan tenaga non-ASN sebagai contoh dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan dengan pengangkutan, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat secara kolektif.

Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan juga terlihat dari peluncuran uji coba bus listrik. Kehadiran moda transportasi ramah lingkungan ini menjadi langkah awal menuju sistem transportasi perkotaan yang lebih modern.

Bus listrik diharapkan mampu mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan program transportasi gratis bagi pelajar. Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum sejak usia dini.

Sementara itu, sektor ekonomi kerakyatan juga terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan UMKM. Pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman, bantuan usaha, serta mendorong lahirnya wirausaha baru.

Program tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan Kota Pekanbaru hingga sekitar 3,1 persen. Capaian ini menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang pelayanan publik, inovasi terus dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada warga. Salah satu inovasi unggulan adalah Mobil AMAN atau Administrasi Mudah, Aman, dan Nyaman yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Melalui layanan jemput bola tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan lebih mudah, cepat, dan dekat dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Kehadiran Mobil AMAN menjadi contoh bahwa pelayanan publik tidak lagi menunggu masyarakat datang ke kantor pemerintah, melainkan pemerintah yang hadir langsung ke tengah masyarakat.

Memasuki peringatan Hari Jadi ke-242, Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sebanyak 48 rangkaian kegiatan yang memadukan pelayanan publik, kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada warga. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda pajak daerah hingga 31 Agustus 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan pemasangan instalasi listrik gratis bagi 2.000 rumah warga kurang mampu serta pelaksanaan sunatan massal gratis bagi ribuan anak.

Program-program tersebut menunjukkan bahwa semangat KolaborAksi diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menghadirkan layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) gratis selama tiga hari serta parkir gratis di sejumlah titik selama perayaan berlangsung.

Promosi produk UMKM turut menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan HUT Kota Pekanbaru. Langkah ini bertujuan memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Puncak perhatian publik tertuju pada penyelenggaraan Festival Kue Talam Ketan Durian sepanjang satu kilometer. Festival ini menjadi ikon utama perayaan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru.

Antusiasme masyarakat terlihat luar biasa. Ribuan warga memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari dan menjadikan festival tersebut sebagai salah satu acara yang paling ramai dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan, tingginya jumlah pengunjung disebut berada di luar ekspektasi Pemerintah Kota Pekanbaru selaku penyelenggara.

Festival tersebut bukan sekadar perayaan kuliner. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi representasi bahwa budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern.

Keberhasilan festival semakin lengkap setelah berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Sajian Kue Talam Ketan Durian Terpanjang.

"Penghargaan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kota Pekanbaru sekaligus bukti bahwa kolaborasi berbagai pihak mampu melahirkan karya yang mengangkat identitas budaya Melayu ke tingkat nasional.
Pengakuan dari MURI juga menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 Tahun 2026,"jelas Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, Minggu (21/06/2026).

Pada akhirnya, perayaan HUT ke-242 Kota Pekanbaru menjadi lebih dari sekadar peringatan usia. Di balik angka 242 tahun, terdapat pesan penting bahwa pembangunan harus terus bergerak dari slogan menuju aksi nyata.
Tema KolaborAksi hanya akan memiliki makna apabila seluruh capaian yang telah dirintis mampu dijaga konsistensinya.

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada banyaknya program yang diumumkan, melainkan pada seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.***rdh/adv

Jepta Sitohang Ketua Komisi III Gantikan Niar Erawati Gantikan AKD DPRD Pekanbaru.

Mon, 25 May 2026 16:19:13 +0700

PEKANBARU Hallokhabar.com - Rotasi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) kembali terjadi di DPRD Kota Pekanbaru. Dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (25/5/2026), Jepta Sitohang resmi dipercaya menjabat Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggantikan Niar Erawati.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua DPRD, yakni Tengku Azwendi, Muhammad Dikky Suryadi dan Andry Saputra.

Penetapan perubahan pimpinan Komisi III diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran Sekretariat DPRD Pekanbaru, Abdul Barri.

Diketahui, sebelum ditunjuk memimpin Komisi III, Jepta Sitohang merupakan anggota Komisi II DPRD Pekanbaru.

Susunan pimpinan Komisi III kini diisi Jepta Sitohang sebagai ketua, Tekad Indra Pradana Abidin sebagai wakil ketua, dan Abu Bakar sebagai sekretaris. Sementara Niar Erawati tetap menjadi anggota Komisi III.

Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menjelaskan pergantian pimpinan AKD tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Pergantian dalam AKD di Komisi III itu paling cepat dalam satu tahun, dan itu sudah waktunya. Jadi ini sudah sesuai mekanisme dan aturan,” ujar Isa Lahamid usai rapat paripurna.

Ia menyebut, Jepta Sitohang akan melanjutkan tugas sebagai Ketua Komisi III hingga pertengahan masa jabatan DPRD Kota Pekanbaru.

“Terpilihnya Ibu Jepta Sitohang sebagai ketua akan melanjutkan sisa masa jabatan sampai pertengahan masa jabatan nanti,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, Achmad Faisal Reza, mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran internal fraksi sekaligus upaya memperkuat kinerja ke depan.

“Ini penyegaran. Ada target-target ke depan yang harus dituntaskan oleh Ibu Jepta. Begitu juga dengan Ibu Niar, ada target yang tetap harus dijalankan sebagai anggota,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru Tancap Gas: Agung–Markarius Genjot Infrastruktur dan Bereskan Utang Daerah

Wed, 06 May 2026 11:21:00 +0700

Pekanbaru - Hallokhabar.com, Dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, Pemerintah Kota Pekanbaru merealisasikan berbagai program strategis sepanjang 2025–2026, mulai dari pembentukan 83 Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), perbaikan lebih dari 42 kilometer jalan, hingga pelunasan utang daerah Rp467 miliar, yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan kepuasan masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan arah pembangunan yang semakin terstruktur dalam satu tahun terakhir. Sejumlah kebijakan yang sebelumnya menjadi janji politik kini mulai terealisasi secara bertahap.

Perubahan paling terasa terjadi pada sektor pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah kota memilih fokus pada program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga. Penurunan tarif parkir kendaraan bermotor menjadi salah satu langkah awal yang langsung dirasakan masyarakat. Kebijakan ini memberi dampak pada pengeluaran harian warga, khususnya di kawasan perkotaan yang padat aktivitas.

Di sektor lingkungan, Pemko Pekanbaru menggulirkan Gerakan Serbu Sampah. Program ini diperkuat dengan pembentukan 83 Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di seluruh kelurahan.

Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho, SE MM menyampaikan Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi sistemik dalam mengatasi persoalan sampah. Penindakan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal turut dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah.

“Penataan kota juga dilakukan melalui penertiban 175 tiang reklame. Kebijakan ini bertujuan memperbaiki estetika kota sekaligus meningkatkan keselamatan ruang publik. Pada aspek pelayanan administrasi, kehadiran Mobil AMAN menjadi inovasi yang mendekatkan layanan kependudukan ke masyarakat. Warga kini tidak lagi harus datang jauh ke kantor untuk mengurus dokumen penting,” jelasnya, Senin, (04/05/2026)

Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah kota mencatat telah menangani 20 titik rawan banjir melalui normalisasi sungai sepanjang 78,2 kilometer. Selain itu, perbaikan drainase dan daerah aliran sungai (DAS) sepanjang 109,5 kilometer juga dilakukan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang mengurangi risiko banjir tahunan.

Komitmen terhadap lingkungan hidup diperkuat dengan penanaman 15 ribu pohon. Program ini menjadi bagian dari visi Pekanbaru sebagai Green City yang berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada wilayah sendiri, Pemko Pekanbaru juga menunjukkan solidaritas antar daerah. Bantuan diberikan kepada wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nilai bantuan tersebut masing-masing mencapai Rp3 miliar dalam bentuk tunai dan Rp1,5 miliar dalam bentuk sembako. Langkah ini menunjukkan peran aktif Pekanbaru dalam solidaritas nasional.

Kemudian kata Agung, Di sektor pendidikan, pemerintah menggulirkan berbagai program strategis. Beasiswa diberikan mulai dari jenjang S1 hingga S3, termasuk bagi hafiz Al-Qur’an.

“Program Zero Putus Sekolah menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi masalah pendidikan. Sebanyak 1.778 anak berhasil terdata, dan 757 anak di antaranya telah kembali ke bangku sekolah,”kata Walikoya

Pemerintah juga mengatasi persoalan ijazah yang tertahan. Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah diberikan untuk memastikan siswa dapat kembali belajar tanpa hambatan. Dalam mendukung wajib belajar 13 tahun, Pemko Pekanbaru menghadirkan satu PAUD di setiap kelurahan. Program ini diintegrasikan dengan layanan posyandu.

Peningkatan kualitas kader posyandu juga dilakukan melalui pelatihan. Langkah ini sekaligus menjadi strategi menekan angka stunting di masa depan. Program kesehatan juga diperkuat dengan pemeriksaan gratis bagi masyarakat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar peserta didik dan kelompok rentan.

“Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,”paparnya.

Di bidang budaya dan prestasi, Pekanbaru mencatat capaian positif. Kota ini meraih juara 2 MTQ tingkat Provinsi Riau.

Selain itu, pelaksanaan MTQ ke-57 tingkat kota berlangsung sukses. Kegiatan ini memperkuat identitas religius dan budaya masyarakat.

Festival Kreatif Budaya Melayu juga digelar untuk menghidupkan nilai kultural. Event ini sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

Gaya hidup sehat turut menjadi perhatian pemerintah. Event Pekanbaru 10K dan peresmian Stadion Mini Gelora Hang Tuah menjadi bukti dukungan terhadap olahraga.

Dan yang paling di prioritaskan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program Rp100 juta per RW. Program ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya.

Di sisi aparatur, pengangkatan PPPK dan PPPK paruh waktu dilakukan. Tambahan tunjangan kinerja ke-14 juga diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.

Pembangunan infrastruktur menunjukkan capaian signifikan. Lebih dari 42 kilometer jalan telah diperbaiki dalam satu tahun.

Selain itu, 42 halte diremajakan untuk meningkatkan kenyamanan transportasi publik. Lampu penerangan jalan juga dipasang di berbagai titik.

Fasilitas wifi gratis turut dihadirkan untuk mendukung akses digital masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya menuju kota berbasis teknologi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, bazaar pangan murah digelar di 50 lokasi. Program ini menjadi solusi di tengah tekanan ekonomi.

Dari sisi tata kelola, capaian besar terlihat pada pelunasan utang daerah. Utang warisan sebesar Rp467 miliar berhasil diselesaikan.

Masuknya investasi baru juga menjadi indikator kepercayaan terhadap Pekanbaru. Proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini dapat diselesaikan hanya dalam satu jam.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan dalam birokrasi. Efisiensi pelayanan menjadi kunci dalam menarik investor.

Dalam aspek keamanan, Pemko Pekanbaru meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pekanbaru Aman 112. Program ini bertujuan meningkatkan rasa aman masyarakat.

TRC diharapkan mampu merespons cepat berbagai kondisi darurat. Kehadiran layanan ini memperkuat perlindungan publik.

Di sektor lingkungan, Pekanbaru mulai mengembangkan proyek waste to energy (WTE). Program ini mengubah sampah menjadi energi.

“Langkah ini menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah. Selain mengurangi volume sampah, juga menghasilkan nilai ekonomi,” jelas Agung

Atas berbagai capaian tersebut, Wali Kota Pekanbaru juga menerima penghargaan nasional. Pekanbaru meraih peringkat dua dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.

“Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan menekan angka kemiskinan dan stunting. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan program yang dijalankan,”ucap Agung

Kemudian dalam kerangka Program Strategis Nasional (PSN), Pekanbaru juga mencatat progres. Program Makan Bergizi Gratis kini didukung 27 dapur umum.

“Setiap dapur mampu menyediakan 3.000 hingga 3.500 porsi per hari. Program ini menjangkau ribuan penerima manfaat. Selain itu Koperasi Merah Putih juga dibentuk di setiap kelurahan. Sebanyak 83 koperasi telah berbadan hukum,”ucap Agung dengan rasa bangga

Digitalisasi pendidikan terus berjalan di sekolah negeri. Salah satunya melalui penggunaan smartboard, Program Sekolah Rakyat masih dalam tahap persiapan fisik. Namun, kegiatan belajar sudah dimulai di Sentra Abiseka.

Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui intervensi langsung. Pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi utama.

Di sektor perumahan, pembangunan rumah swadaya dilakukan. Sebanyak 42 unit rumah baru dibangun dan 12 unit direhabilitasi.

Sementara itu, pembangunan jaringan gas kota terus berkembang. Saat ini telah tersedia 20 ribu sambungan rumah.

“Secara keseluruhan, capaian satu tahun kepemimpinan ini menunjukkan percepatan pembangunan. Program yang dijalankan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berdampak nyata,”ujarnya

Namun, tantangan ke depan tetap besar. Konsistensi dan pengawasan menjadi kunci agar program tidak berhenti di tengah jalan. Kritik terhadap implementasi di lapangan juga perlu terus diperhatikan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting menjaga kepercayaan publik. Dengan fondasi yang telah dibangun, Pekanbaru memiliki peluang untuk melanjutkan transformasi. Arah menuju kota yang bersih, sehat, dan berdaya saing mulai terlihat.***rdh/adv

Forum Pemuda Peduli Hukum Soroti Dugaan Kelalaian Imigrasi Dan Ancam Akan Gelar Aksi

Tue, 05 May 2026 16:50:51 +0700

PEKANBARU, Hallokhabar.com– Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Riau (FPMPH-R) menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan kesalahan fatal dan kelalaian penegakan hukum yang diduga dilakukan oleh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Riau serta Kantor Imigrasi Kelas 1A Pekanbaru. Organisasi ini menyoroti kasus yang diduga memungkinkan seorang individu berstatus dicekal dapat melintasi batas negara tanpa hambatan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat indikasi kuat bahwa Ilyas Sayang, yang tercatat memiliki status pencekalan atau travel ban sejak 17 Juli 2025 berdasarkan penetapan Kejaksaan Agung RI, diduga berhasil berangkat ke luar negeri pada 21 Juli 2025 melalui Bandara Sultan Syarif Hasyim II.

Kejadian ini dinilai sangat mencurigakan mengingat sistem keimigrasian dikenal memiliki standar keamanan yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, data subjek pencekalan seharusnya telah terintegrasi di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia, sehingga secara teknis mustahil bagi individu yang sedang dicekal untuk lolos.

"Fakta bahwa yang bersangkutan dapat berangkat tanpa kendala menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini disebabkan oleh kelemahan sistemik atau diduga adanya intervensi oknum yang mengarah pada permainan hukum," ungkap Koordinator FPMPH-R dalam rilis resmi yang diterima, Senin (05/05/2026).

Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan surat keterangan tanah dan ganti rugi di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Sultan Syarif Hasyim serta Hutan Produksi Terbatas Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau.

Sebagai bentuk aspirasi dan kontrol sosial, FPMPH-R berencana menggelar aksi unjuk rasa yang telah mendapatkan legalitas sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang, 11 Mei 2026, di depan Kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Riau dan Kantor Imigrasi Kelas 1A Pekanbaru. Kegiatan rencananya akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB dengan estimasi massa sekitar 150 orang.

Dalam aksinya, mahasiswa dan pemuda membawa sejumlah tuntutan konkret. Mereka mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk menindak tegas hingga mempertimbangkan pemberhentian Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1A Pekanbaru. Kedua pejabat tersebut dinilai diduga gagal menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal serta membiarkan terjadinya pelanggaran prosedur hukum.

Selain itu, FPMPH-R juga menuntut pertanggungjawaban penuh atas kesalahan fatal tersebut serta meminta kejelasan status hukum pencekalan terhadap Ilyas Sayang hingga saat ini, demi menjamin transparansi penegakan hukum di Provinsi Riau.

Hingga berita ini diterbitkan, Tim Redaksi belum menerima tanggapan atau konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pemberitaan ini redaksi muat berdasarkan data dan informasi valid yang telah dihimpun, serta tetap membuka ruang untuk klarifikasi, apabila pihak terkait bersedia memberikan penjelasan di kemudian hari.

Pemko Pekanbaru Luncurkan Forum Satu Data, Wali Kota Tekankan Akurasi untuk Percepatan Pembangunan

Thu, 30 Apr 2026 14:15:03 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif. Tetapi, kemajuan sebuah kota ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.

"Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid. Agar, kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya.

Selama satu tahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pelaksanaan program berjalan dengan baik pada tahun lalu.

"Memasuki tahun ini, kami menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data," ujar Agung.

Para kepala OPD, camat, hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu. Sementara, Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.

"Selama ini, masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program 'Satu ASN Satu RW' yang saat ini mulai berjalan," ucap Agung.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Ia juga mencontohkan praktik pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang telah berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.

Langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya berbasis data.

Selain itu, data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.

Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai. Hal ini mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan.

“Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap, melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

Temu Sapa Rekan Sejawat, Rifera & Paramitra Law Firm Lakukan Kujungan Ke Kantor Hukum Eva Nora SH, MH

Mon, 27 Apr 2026 19:54:16 +0700

Hallokhabar.com, Pekanbaru - Rifera & Paramitra Law Firm melakukan kunjungan ke kantor hukum Eva Nora & Associates pada Senin (27/04/2026) sebagai bagian dari Temu Sapa Rekan Sejawat antar advokat di Riau, guna membuka ruang diskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat profesionalisme dalam menjalankan profesi hukum.

Rifera & Paramitra Law Firm melaksanakan agenda kunjungan resmi ke kantor hukum Eva Nora & Associates dalam suasana penuh keakraban. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar advokat sekaligus memperluas wawasan hukum di kalangan praktisi.

Managing Partner Rifera & Paramitra, Rico Febputra SH, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen membangun komunikasi antar sesama advokat. Ia menyebut kegiatan ini sebagai ruang temu sapa sekaligus diskusi terbuka mengenai dinamika profesi hukum.

“Ini sebagai bentuk kegiatan temu sapa rekan sejawat dan membuka ruang diskusi sesama advokat,” ujar Rico Febputra SH.

Rico juga memberikan apresiasi terhadap sosok Eva Nora SH, MH yang dikenal sebagai advokat senior di Riau. Ia menilai pengalaman dan kiprah Eva Nora selama ini telah menjadi referensi penting bagi banyak advokat, khususnya generasi muda.

“Ibu Eva Nora merupakan advokat senior di Riau yang sudah tidak diragukan lagi pengalamannya. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah menerima kunjungan kami hari ini,” lanjutnya.

Pertemuan tersebut dipandu langsung oleh Managing Operasional Rifera & Paramitra, Suhendri Perdana SH. Ia membuka ruang diskusi yang berlangsung interaktif, dengan berbagai topik yang mengarah pada penguatan integritas dan profesionalisme advokat.

Diskusi yang berlangsung tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menghadirkan pertukaran pengalaman praktis di lapangan. Seluruh tim Rifera & Paramitra turut hadir dalam kegiatan tersebut, menunjukkan keseriusan dalam membangun sinergi antar kantor hukum.

Pada pertemua ini juga, Eva Nora SH, MH menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Rifera & Paramitra Law Firm. Ia menilai kegiatan seperti ini penting untuk menjaga kualitas dan marwah profesi advokat di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks.

“Hari ini saya berbagi pengalaman selama saya menjadi advokat,” ujar Eva Nora SH, MH.

Menurutnya, konsistensi dan integritas merupakan kunci utama dalam menjalankan profesi hukum. Ia berharap para advokat dapat terus menjaga etika profesi dan tetap berpegang pada prinsip keadilan.

“Semoga kita bisa terus menjaga profesi dan tetap konsisten,” tambahnya.

Kunjungan ini tidak sekedar menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga mencerminkan upaya konkret dalam memperkuat kolaborasi antar advokat di Riau.***rdh/hk

Bupati Zukri Dorong Proyek Kabel Bawah Laut PLN, Listrik 24 Jam di Pulau Mendol Segera Terwujud

Thu, 09 Apr 2026 16:56:37 +0700

Pangkalan Kerinci , Hallokhabar.com– Bupati Pelalawan, Zukri, melakukan audiensi bersama pihak PLN guna mempercepat pembangunan kabel listrik bawah laut menuju Pulau Mendol. Proyek strategis ini ditujukan untuk mewujudkan layanan listrik 24 jam bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Manager UP3 PLN Pekanbaru, Wilsriza Wilman, mengungkapkan bahwa progres pemasangan kabel bawah laut saat ini telah mencapai sekitar 50 persen. Ia optimistis pengerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Mei 2026.

“Untuk progres pemasangan kabel bawah laut menuju Pulau Mendol saat ini sudah mencapai 50 persen. Kita targetkan selesai pada bulan Mei 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pengerjaan proyek tersebut sangat bergantung pada ketersediaan arus listrik sebagai sumber utama penyaluran energi. Oleh karena itu, pihak PLN terus melakukan penyesuaian teknis agar pemasangan berjalan lancar dan sesuai standar.

Pembangunan kabel bawah laut ini dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi keterbatasan pasokan listrik di Pulau Mendol yang selama ini belum menikmati layanan listrik penuh selama 24 jam. Dengan adanya infrastruktur tersebut, distribusi listrik diharapkan menjadi lebih stabil dan merata.

Sementara itu, Bupati Zukri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN atas komitmen serta kerja keras dalam merealisasikan proyek tersebut. Menurutnya, kehadiran listrik 24 jam sangat dinantikan masyarakat dan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup.

“Alhamdulillah, berkat keseriusan PLN untuk mewujudkan listrik menyala di Pulau Mendol selama 24 jam, mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah bisa terealisasi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan terus mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui koordinasi lintas sektor, guna memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan.

Dengan progres yang telah mencapai setengah jalan dan target penyelesaian yang semakin dekat, masyarakat Pulau Mendol kini memiliki harapan besar untuk segera menikmati layanan listrik tanpa henti. Kehadiran listrik 24 jam diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.***

Waste Stasion Mulai Beroperasi Jelang Lebaran, Warga Pekanbaru Kini Bisa Tukar Sampah Jadi Rupiah

Wed, 18 Mar 2026 18:14:57 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mulai membuka stasiun pengumpulan dan pemilahan sampah (Waste Station) jelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Satu Waste Station yang bakal beroperasi, berada di RTH depan Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani.

Warga Pekanbaru kini bisa menukarkan sampah di titik tersebut menjadi uang. Rencananya, Waste Station ini sudah beroperasi pada 20 Maret 2026.

"Waste station insyaaAllah satu titik akan beroperasi sebelum Lebaran di RTH depan rumah wali kota," kata Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, Waste Station di sana sudah 70 persen siap untuk beroperasi. Saat ini hanya tinggal finishing dan diharapkan bisa beroperasi sebelum lebaran.

Ia menuturkan, tahap awal ada 10 titik Waste Station yang akan beroperasi. Lokasinya menyebar di sejumlah wilayah kota.

Adapun 10 titik Waste Station ini diantaranya, RTH Kaca Mayang, Wisata Alam Mayang, TRC Pekanbaru AMAN 112, Stadion Utama Riau, Taman MPP, MPP, Seberang Polda Riau, STC, Pasar Panam, dan Simpang 4 Rumbai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra mengatakan bahwa Waste Station ini akan mulai dioperasikan dalam beberapa hari ke depan.

"Insyaallah sebelum lebaran ini satu Waste Station sudah bisa beroperasi. Masyarakat bisa menukarkan sampah di sana," kata Reza.

Beberapa sampah rumah tangga yang dapat ditukarkan diantaranya, plastik, kaca, minyak jelantah, kertas atau kardus, logam, dan elektronik bekas.

"Jadi masyarakat datang bawa sampah ditimbang, berat sampah akan mendapatkan poin. Poin itu kalau sudah banyak baru ditukar menjadi uang elektronik atau saldo ke aplikasinya," terang Reza.

Masyarakat nantinya bisa mendownload aplikasi Rekosistem untuk mengetahui berapa jumlah poin dan penukaran saldo.