pilihan +INDEKS
DPRD Pekanbaru Desak Pemko Siapkan Langkah Konkret Penanganan Banjir Usai Evaluasi APBD-P
Hallokhabar.com-Pekanbaru- Kelanjutan perbaikan infrastruktur jalan rusak dan pembenahan drainase penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada proses evaluasi APBD Perubahan 2026. Anggaran Kota Pekanbaru yang telah disahkan sebesar Rp3,26 triliun tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.
DPRD Pekanbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran ini secara efektif, khususnya guna menyasar ratusan titik rawan banjir yang belum tersentuh perbaikan.
Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menegaskan bahwa penanganan saluran air harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, dampak pengerjaan drainase yang sudah berjalan terbukti memberikan hasil positif di beberapa wilayah, sehingga program ini tidak boleh terhenti di tengah jalan.
"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," kata Isa Lahamid, Rabu (14/10/2026).
Kelanjutan perbaikan infrastruktur jalan rusak dan pembenahan drainase penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada proses evaluasi APBD Perubahan 2026. Anggaran Kota Pekanbaru yang telah disahkan sebesar Rp3,26 triliun tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.
DPRD Pekanbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran ini secara efektif, khususnya guna menyasar ratusan titik rawan banjir yang belum tersentuh perbaikan.
Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menegaskan bahwa penanganan saluran air harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, dampak pengerjaan drainase yang sudah berjalan terbukti memberikan hasil positif di beberapa wilayah, sehingga program ini tidak boleh terhenti di tengah jalan.
"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," kata Isa Lahamid, Rabu (14/10/2026).
Isa meminta dinas teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk mengawasi kondisi nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap saluran yang rusak atau tersumbat agar genangan air tidak terus berulang.
"Persoalan banjir di Pekanbaru bisa berkurang jika penanganannya serius. Ini harus dengan komitmen dan penanganan bersama, termasuk dukungan masyarakat," ujar Isa Lahamid.
Selain pembangunan fisik, pemeliharaan rutin dan pengawasan drainase dinilai wajib berjalan beriringan. Peran aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan serta membuang sampah pada tempatnya juga menjadi faktor pendukung keberhasilan penanggulangan banjir.
Di sisi lain, perbaikan akses jalan rusak di sejumlah koridor kota juga terus didorong agar diselesaikan berbarengan dengan pembenahan drainase. Langkah ini dinilai vital untuk mendukung kelancaran mobilitas serta perekonomian masyarakat Pekanbaru hingga penghujung tahun 2026.
Dengan rampungnya evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur Riau mendatang, alokasi dana pembangunan diharapkan dapat segera dicairkan untuk mengeksekusi program-program infrastruktur prioritas tersebut.***/Rdh
Berita Lainnya +INDEKS
Pekanbaru Segera Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu
PEKANBARU - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemeri.
Bukan Sekadar Pelantikan, Sabarudi Minta Rotasi Pejabat Pekanbaru Berdampak Nyata
PEKANBARU – Perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak cukup .
DPRD Pekanbaru Minta Pengerjaan Infrastruktur Tidak Sekadar Mengejar Penyelesaian
PEKANBARU – Kalangan DPRD Kota Pekanbaru mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru .
Roni Pasla Tekankan Pemeliharaan Waduk dan Embung demi Kepentingan Masyarakat
PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, mendukung langkah Pemerintah Kota .
DPRD Pekanbaru Soroti Konflik Agraria Meranti Pandak, BPN Riau Diminta Beri Klarifikasi
PEKANBARU – Sengketa lahan di RW 06 dan RW 07, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai P.
DPRD Pekanbaru Tekankan Pentingnya Pohon Pelindung yang Aman dan Terawat
Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melakukan .
.jpeg)






